PEMERINTAH KEEMPAT DAERAH DI MEEUWO HARUS, SERIUS BENAHI MASALAH PENDIDIKAN

Pada saat perkuliahan di kampus/ Foto, (Mateus Tekege)

Bandung, Ipmanapandode Bandung - Pemerintah Daerah, Lebih Serius Benahi Masalah Pendidikan Bandung; Keempat Pemerintah daerah di meeuwo adalah Nabire, Paniai, Dogiyai dan Deiyai “ NAPADODEI ” segera perhatihan dan peduli terhahadap Sumber Daya Manusia “ SDM ”, Karena SDM adalah penentu masa depan Meeuwo, Oleh sebab itu saya mendesak Pemerintah Daerah perlu lebih giat memperhatikan sektor pendidikan.

Demikian pokok persoalan yang mengemukakan dan mengapresiasi untuk perkembangan pendidikan di Meeuwo, Oleh Mateus Tekege yang dirinya Kuliah di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan ( STKIP ) di bandung

Permasalahan Pendidikan di Meeuwo yang kini sedang menutup sekolah semestinya Pemda Meuwo melengkapi kualitas dan kuantitas di semua jenjang pendidikan yang ada di seluruh Meeuwo mulai dari TK, SMP, SMA/SMK maupun Perguruan Tinggi, demi mewujudkan Pendidikan di meeuwo yang berkembang dan maju.

Menurut Mateus Tekege, ketidakpahaman pada pendidikan seringkali menyebabkan tidak ada niat, komitmen apalagi tindakan untuk melancarkan perkembangan pendidikan di seeluruh Meeuwo, termasuk membenahi cara mengajar guru, menyiapkan personil yang tenaga pengajar, dan menyediakan sarana pendukung yang memadai secara operasional. ” Politik pendidikan terwujud dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah daerah yang ditujukan untuk menjawab tantangan-tantangan yang nyata,” ungkap Tekege.

Lanjut Tekege, segala desakan oleh Intelek Mee yang menyertai peningkatan mutu pendidikan akan terurai satu persatu dibawah pemerintah lokal yang sadar dan paham akan arti pendidikan, dan karena itu mengarahkan segala daya upaya untuk membangkitkan dan mengangkat mutuh pendidikan dari keterpurukan di meeuwo. Ini masalahnya: Masih butuh perhatian serius. 

Banyak sekolah sekolah yang harus memprihatinkan dan butuh perhatian serius oleh Pemda Meeuwo seperti sekolah- sekolah yang tutup karena kurangnya tenaga pendidik “Guru’’ kemudian ada sekolah- sekolah yang mengajar oleh pihak yang tak berwenang seperti TNI/POLRI. Nah; masalah seperti ini segera di benahi seluruh di meeuwo dan pada umumnya di Papua.

Tekege berpendapat, kekacauan pendidikan dimeeuwo juga terdapat pada masalah standardnya dan uji kompetensi. Pendidikan adalah salah satu sektor yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kualitas pendidikan di meeuwo akan sangat berpengaruhi pada kualitas sumber daya manusianya, sehingga akan mampu membawa pada kehidupan pendidikan yang lebih baik. Sektor pendidikan inilah yang akan menjadi fokus perhatian di seluruh Meeuwo, Harapnya. 

Mateus Tekege

Lapisan Masyarakat Paniai Turun Jalan Tolak E- KTP

Paniai, (permanapandodi),. - (5/11/2012) penolakan program negara Indonesia yakni elektronik – kartu tanda penduduk (E-KTP) lapisan warga masyarakat Kabupaten Paniai melakukan aksi turun jalan di ibu kota Enarotali Kab. Paniai. 

Aksi di mulai depan kecamatan Paniai Timur sampai di kantor bupati terletak di Madi. Sekelompok masa menentangkan spanduk, bertuliskan penolakan Elektronik – Kartu Tanda Penduduk (E-KTP). Aksi masa berjalan kaki menuju Ibu Kantor Buapati Paniai. Jarak kota lama antara Enarotali – Madi kurang lebih 8 KM melumpukan jalur transportasi antar kota maupun antar Ibu kota Kabupaten tetangga yakni Kabupaten Deiyai. (5/11/2012).

Aksi penolakan e-ktp pun bergabung bersama masyakat mahasiswa tokoh agama toko masyarakat paniai. Masyarakat meminta agar presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono segera menarik program illegal. Program Ini merupakan sengaja memprogramkan untuk memproteksi berapa banyak masyarakat masih hidup di bumi cenderawasih untuk menghabiskan manusia Papua. Program yang memprogramkan se- nusantara tetapi ada tujuan khusus di balik program ini. Kami tidak menerima dalam program ini dengan lapan dada. Manusia Paniai bukan sebagai orang asli indonesia melibatkan KTP berjenis seumur hidup ini. (tutur sala – seorang dalam orasinya).

Dalam sela – sela masalah pemilihan Bupati Kabupaten Paniai masih dalam tahap mengajukan di Makamah Konstitusi, kami warga datang menuntut bupati yang akan terpilih nanti segera sampaikan aspirasi kami pada presiden SBY dan negara Indonesia menolak e- KTP. Bupati yang terpilih nanti sesuai keputusan MK menjadi pemimpin lima tahun periode 2012 – 2017. Awal aksi pertama untuk menolak E- KTP sebelum bupati terpilih, dan aksi lanjutan kami akan kembali setelah terpilihnya bupati baru. (Tutur Warga Paniai).

Dalam orasi panggung mengatakan kami warga yang masih ketertinggalan dalam segala teknologi saja ingin memiliki E- KTP ini tidak logis. Program yang jelas ada sumber dana untuk tujuan mensejahterakan masyarakat yakni UP4B saja kami menolak di wilayah Meepago. Sebelum masalah utama berakhir E- KTP tidak layak di miliki oleh warga Paniai dan pada umumnya Papua. Sebelum program E- KTP pun ada namanya Kartu tanda penduduk (KTP),melihat bahwa melalui kehadiran program E- KTP kami telah ada dalam sistem pemaksaan masyarakat yang kedua bergabung bersama Indonesia. (tutur dalam orasinya).

Masyarakat Paniai memiliki sebagai warga Indonesia. Terlebih dahulu negara segera selesaikan masalah utama yakni status politik Papua sebelum memiliki E- KTP. Kami memiliki E- KTP pun kami akan di tembak,disiksa oleh tentara nasional Indonesia (TNI). Memiliki E- KTP memperpanjang masa penjajahan kolonial Indonesia.

(oleh : Gobaibo).